JAKARTA, KALCERAN.ID – Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Mukhamad Najib, mengungkapkan hanya sekitar 6 persen perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki status akreditasi “Unggul” atau “A”.
Pernyataan tersebut disampaikan Najib dalam kegiatan Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut data Kemendiktisaintek hingga akhir 2025, jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.416 institusi.
“Kalau kita lihat dari sebaran data akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi di Indonesia sampai akhir 2025 kemarin itu, untuk perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul itu hanya sekitar enam persen,” ujar Najib.
Ia menjelaskan, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada kategori akreditasi “Baik” atau “C” dengan persentase mencapai sekitar 67 persen.
Sementara itu, dalam kategori program studi, baru sekitar 22 persen yang memiliki akreditasi “Unggul” dari total 33.741 program studi yang terdaftar.
Najib juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah program studi yang belum terakreditasi, padahal secara aturan program studi tanpa akreditasi tidak berhak menerbitkan ijazah.
“Bahkan ada program studi yang tidak terakreditasi, yang menurut undang-undang tentu program studi yang tidak terakreditasi itu tidak memiliki hak untuk mengeluarkan ijazah,” katanya.
Menurut Najib, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan tinggi nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal agar tidak menjadi beban di masa mendatang.
“Kita ingin investasi itu investasi yang berbuah. Karena itu kualitas pendidikan tinggi kita juga harus kita perbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain persoalan akreditasi, Kemendiktisaintek juga menyoroti rendahnya jumlah lulusan bidang STEM di Indonesia.
Najib menyebut lulusan STEM di Indonesia baru mencapai 18,47 persen, jauh di bawah negara-negara maju yang rata-rata memiliki lulusan STEM di atas 30 persen.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada masih minimnya tenaga kerja dengan keterampilan tinggi atau highly-skilled worker di Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dan mengisi sektor strategis nasional.
“Industrialisasi kita harus bisa diisi oleh anak negeri sendiri dengan memperkuat mereka melalui keahlian yang dibutuhkan,” tegasnya.***
