KALCERAN.ID – Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Agis Magfur, mendesak pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur MBG, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Agis, aksi damai yang digelar di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Jakarta, menunjukkan adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
“Fenomena aksi damai ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Hal itu menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi,” ujarnya.
Agis mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, baru sebagian kecil dapur MBG di Kabupaten Tasikmalaya yang telah memenuhi standar administrasi dan operasional, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia juga menyoroti temuan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah diproses aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi sistemik terhadap tata kelola Program MBG.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar tata kelola program berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Selain aspek tata kelola, Agis menilai manfaat Program MBG di Kabupaten Tasikmalaya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, program tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penanganan stunting maupun pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
Karena itu, PMII Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah bersama Satgas MBG segera melakukan pembenahan agar tujuan program dapat tercapai dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami mendorong percepatan evaluasi tata kelola dapur MBG sehingga pelaksanaan program benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***
