CIAMIS, KALCERAN.ID – Persoalan kekeringan yang setiap tahun melanda ribuan hektare lahan pertanian di wilayah selatan Kabupaten Ciamis mulai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Tim tenaga ahli dari Kementerian Pertanian bersama Polres Ciamis, Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian, BBWS Citanduy, serta anggota DPRD Ciamis Fraksi NasDem turun langsung melakukan mitigasi kekeringan di kawasan perbatasan Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, Kamis (7/5/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap lebih dari empat ribu hektare areal persawahan yang hampir setiap musim kemarau mengalami krisis air.
Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ciamis, Ahmad Aos Abdul Aziz, mengatakan keterlibatan lintas instansi menjadi bentuk keseriusan dalam menjawab persoalan pertanian yang selama ini dikeluhkan petani.
Menurutnya, masyarakat petani hanya menginginkan kestabilan pengelolaan air agar sawah tetap produktif sepanjang musim.
“Mayoritas masyarakat di wilayah ini merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi. Karena itu persoalan pengelolaan air harus segera mendapatkan solusi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Ciamis Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menyebut sekitar lima ribu hektare lahan pertanian di wilayah Lakbok dan Purwadadi membutuhkan suplai air tambahan saat musim kemarau.
Ia menjelaskan, petani berharap pemerintah mempermudah akses pengambilan air menggunakan mesin pompa ketika saluran irigasi sekunder tidak mampu mengairi sawah.
“Kalau musim hujan, sawah yang terendam bisa mencapai sekitar dua ribu hektare. Karena itu masyarakat berharap ada solusi permanen terkait pengelolaan air,” katanya.
Selain ancaman kekeringan, petani di wilayah tersebut juga rutin menghadapi banjir saat musim penghujan tiba.
Sebagai upaya jangka panjang, DPRD Ciamis saat ini tengah merangkum berbagai aspirasi masyarakat, termasuk pengembangan program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) guna membantu kebutuhan air pertanian.
Para petani berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga BBWS Citanduy dapat segera merealisasikan berbagai usulan tersebut agar persoalan air di wilayah Ciamis Selatan dapat teratasi secara berkelanjutan.***
