Khitan Diduga Malapraktik, Bocah 7 Tahun Jalani Tiga Operasi
KALCERAN.ID – Dugaan malapraktik saat tindakan khitan terhadap seorang bocah berinisial DS (7) di Kabupaten Tasikmalaya memasuki babak baru.
Setelah menjalani tiga kali operasi akibat dugaan kesalahan prosedur, keluarga korban akhirnya mengadukan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta pendampingan hukum sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan khitan.
Didampingi kedua orang tuanya, Asep Asropi (50) dan Tati Nurhasanah (40), korban mendatangi kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (1/7/2026). Mereka berharap kasus yang terjadi sejak 26 Januari 2026 itu mendapat penyelesaian yang adil serta hak-hak korban dapat dipenuhi.
Peristiwa tersebut bermula saat DS menjalani khitan di salah satu klinik khitan di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Berdasarkan keterangan keluarga, tindakan yang dilakukan seorang dokter berujung pada terpotongnya bagian kepala penis korban sehingga harus menjalani serangkaian operasi penyelamatan.
Tati mengungkapkan, hingga kini anaknya telah menjalani tiga kali operasi. Dua operasi pertama dilakukan oleh dr. Galih selama kurang lebih empat bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan oleh dr. Jumadi setelah muncul komplikasi lanjutan.
“Kedatangan saya ke KPAID untuk mencari keadilan buat anak saya. Waktu disunat ada kegagalan dari dokter sunatnya. Sampai sekarang tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Ini bukan sekadar kelalaian lagi, tapi kesalahan yang fatal,” ujar Tati.
Ia mengatakan, sesaat setelah insiden terjadi, pihak dokter sempat membuat pernyataan tertulis di atas materai yang berisi komitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap proses pemulihan korban.
Dokter tersebut berjanji akan mengobati anaknya semaksimal mungkin, bahkan sampai pendidikan, kebutuhan hidup, masa depan, sampai menikah nanti akan ditanggung. Ia mengaku sekarang hanya ingin menagih janji itu.
Namun, menurut Tati, komitmen tersebut tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan. Setelah operasi ketiga, perhatian dari pihak dokter dinilai semakin berkurang.
“Setelah operasi ketiga, dokter tidak pernah lagi datang menjenguk anak saya. Kalau ada obat, hanya menyuruh asisten atau sopir yang mengantar. Padahal saya berharap dokter sendiri yang datang melihat perkembangan anak saya,” tuturnya.
Tati juga membantah anggapan bahwa keluarganya telah menerima kompensasi dalam jumlah besar. Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini hanya berupa uang sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu yang dikirim secara tidak menentu.
Dokter menitipkan uang untuk jajan anaknya. Kadang sebulan sekali, kadang dua bulan baru transfer. Maka dari itu, tidak pernah ada biaya seperti yang orang-orang bicarakan. Seribu rupiah pun tidak pernah menerima sebagai bentuk ganti rugi.
Ia menjelaskan, kondisi anaknya sempat memburuk setelah operasi pertama karena saluran kemih kembali tertutup sehingga harus menjalani operasi lanjutan.
Air kencing anaknya, tidak bisa keluar karena lubangnya menutup. Akhirnya dipaksa operasi lagi. Setelah itu selangnya malah semakin besar, sampai keluar darah dari kantong kencing. Mau buang air kecil saja dia menjerit kesakitan.
Meski kondisi fisik korban mulai membaik, dampak psikologis yang dialami masih cukup berat. DS yang baru lulus taman kanak-kanak dan akan memasuki jenjang sekolah dasar mengalami trauma terhadap lingkungan medis.
“Kalau melihat orang memakai masker atau sarung tangan langsung ketakutan. Dia selalu bilang, ‘DS tidak mau sunat lagi, tidak mau disuntik lagi.’ Pernah tantrum sampai membenturkan kepala ke tembok. Wajahnya sampai memar,” tutur Tati.
Trauma tersebut, lanjutnya, juga memengaruhi kehidupan sosial anak. Korban disebut sempat enggan keluar rumah, menolak bermain bersama teman sebaya, hingga mengalami perundungan di lingkungan sekolah.
“Dia dibully, uang jajannya diambil teman-temannya. Anak saya hanya diam. Sampai akhirnya tidak mau sekolah. Sekarang kalau sekolah harus saya antar dan tunggu sampai pulang karena masih takut,” katanya.
Tati juga mengaku kecewa karena pada awal kejadian dirinya tidak memperoleh penjelasan yang sebenarnya mengenai kondisi anaknya.
Awalnya dokter hanya bilang ‘keset sedikit’ sehingga terjadi pendarahan kecil.
Ia pun disuruh menunggu di klinik. Baru setelah ditelepon keluarganya diminta datang ke rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit, ia baru mengetahui kondisi sebenarnya setelah mendapat penjelasan dari dokter bedah anak yang akan melakukan operasi penyambungan.
“Saya kaget ketika dokter menjelaskan bahwa bagian kepala kelamin anak saya terpotong dan harus segera disambung. Bahkan saya diperlihatkan potongan yang disimpan di dalam wadah,” bebernya.
Dalam kondisi syok, Tati akhirnya menandatangani persetujuan operasi demi menyelamatkan anaknya.
Melalui pengaduan ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya, ia berharap memperoleh pendampingan hukum sekaligus memastikan pihak dokter memenuhi seluruh komitmen yang telah dibuat.
“Saya meminta pihak dokter memenuhi seluruh komitmen yang pernah dituangkan dalam perjanjian tertulis serta bertanggung jawab terhadap pemulihan dan masa depan korban,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan resmi dari keluarga korban yang meminta pendampingan psikologis maupun hukum.
“Kedatangan keluarga korban ke KPAID menyampaikan bahwa anaknya diduga menjadi korban malapraktik ketika menjalani khitan sekitar satu tahun yang lalu. Mereka memohon pendampingan, baik pendampingan psikis maupun pendampingan dari sisi hukum,” ujar Ato.
Menurutnya, KPAID akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh.
Pihaknya segera menindaklanjuti. Secara kebetulan, ia juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
IDI juga sudah mulai menindaklanjuti, begitu juga KPAID telah berkomunikasi dengan penyidik dan hari ini prosesnya sedang berjalan. “Kami akan mendalami lebih lanjut dugaan malapraktik tersebut,” katanya.
Ato menegaskan, perhatian utama KPAID saat ini tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban.
Menurutnya, korban yang akan memasuki sekolah dasar memiliki risiko mengalami perundungan akibat kasus yang dialaminya.
Kondisi anak menjadi perhatian utama. Apalagi sekarang menjelang masuk sekolah. Potensi bullying tentu ada. Di tengah masyarakat juga berkembang berbagai informasi mengenai kondisi yang dialami anak ini.
Hal itu bisa memicu perundungan dan tentu menjadi perhatian serius bagi KPAID. Maka dari itu, KPAID berencana memberikan pendampingan psikologis agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sosial dan pendidikan secara normal.
Selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan khitan, khususnya pada anak.
Ke depan Ato berharap setiap tindakan khitan terhadap anak seyogianya didampingi langsung oleh orang tua.
Dari berbagai informasi yang terimanya, selama ini banyak tindakan khitan dilakukan tanpa pendampingan orang tua di ruang tindakan.
Ini menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Terkait proses hukum, Ato memastikan perkara tersebut telah ditangani aparat penegak hukum.
Proses ini, kata dia, sebetulnya sudah diketahui dan sudah ditindaklanjuti oleh Polres Tasikmalaya Kota.
“Kami akan terus mengawal perkembangannya. Namun untuk saat ini fokus utama kami tetap pada pemulihan kondisi psikis anak, karena itu yang paling mendesak,” pungkasnya. (Red)
